CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO – Penyaluran Bantuan Sosial Beras Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Mangepong, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menuai keluhan warga. Program bantuan dari pemerintah pusat itu diduga tidak disalurkan secara transparan dan disinyalir sarat kepentingan politik.
‎
‎Sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan beras CPP tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pihak penyalur desa. Padahal, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang bersifat gratis dan bukan program kepala daerah.
‎
‎Saleh, warga Dusun Bontoa, Desa Mangepong, mengaku heran karena pada November 2025 masih menerima bantuan beras hampir 20 kilogram. Namun pada Desember 2025, namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima.
‎
‎“Saya juga heran. Bulan 11 saya masih dapat, sekarang bulan 12 tidak ada lagi. Tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak penyalur,” ujar Saleh, Senin (22/12/2025).
‎
‎Ia menegaskan bahwa Program Cadangan Pangan Pemerintah merupakan program pusat, sehingga tidak seharusnya dikaitkan dengan kepentingan politik daerah. Saleh pun meminta Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, bersama pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan tersebut.
‎
‎“Ini bukan program bupati, ini program pusat. Harus dibuka data penerima bantuannya supaya jelas,” tegasnya.
‎
‎Keluhan serupa disampaikan Sudi, warga Dusun Birinjene. Ia mengaku sudah sekitar tiga bulan tidak menerima bantuan beras CPP, padahal sebelumnya selalu mendapatkan bantuan secara rutin.
‎
‎“Dulu, zaman mantan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, saya selalu dapat. Sekarang tidak pernah lagi, padahal kondisi ekonomi sulit apalagi musim hujan,” ungkap Sudi.
‎
‎Warga menduga pengawasan di tingkat kecamatan dan desa tidak berjalan maksimal. Mereka menilai penyaluran bantuan masih rawan dimanipulasi dan dijadikan alat kepentingan tertentu.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Mangepong, Saparuddin, mengaku juga merasa heran dengan mekanisme penyaluran bantuan CPP di desanya. Ia menyebut pihak penyalur dan pengawas di tingkat kecamatan tidak transparan.
‎
‎“Saya sudah minta data penerima ke pihak penyalur, tapi tidak diberikan. Padahal pada 2024 lalu penerima bantuan CPP di Desa Mangepong mencapai lebih dari 400 kepala keluarga,” ujar Saparuddin.
‎
‎Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi dan membuka data penerima secara transparan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (*/)