CAKRAWALAINFO.CO.ID,JENEPONTO,,- Persidangan sengketa perdata khusus perselisihan partai politik dengan nomor perkara 31/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jnp telah bergulir di Pengadilan Negeri Jeneponto sejak 16 November 2026.
Salah satu fakta yuridis yang mencengangkan publik di Butta Turatea terungkap dalam surat gugatan tersebut, yang dinilai mencederai etika ketatanegaraan daerah. Didis Suryadi tidak hanya menggugat struktur kepengurusan partainya, yaitu DPP, DPW, dan DPD Partai Nasdem, tetapi juga menarik institusi DPRD Kabupaten Jeneponto sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jeneponto.
Hal ini dinilai menimbulkan benturan kepentingan mutlak (conflict of interest). Akibat posisi hukumnya yang sedang menggugat lembaga tempatnya menjabat, Didis dinilai gugur secara moral, etika, serta wewenang hukum untuk memimpin rapat-rapat di DPRD Jeneponto maupun menandatangani dokumen kedinasan apa pun atas nama lembaga dewan, ujar Saiful, Praktisi Hukum Pemilu di Jeneponto.
Secara normatif, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) secara tegas melarang pejabat pemerintahan yang memiliki benturan kepentingan untuk menetapkan keputusan maupun melakukan tindakan kedinasan. Bahkan Pasal 44 UU AP mewajibkan pejabat tersebut untuk menarik diri.
Oleh karena itu, tindakan Didis menandatangani surat keputusan, nota dinas, nota kesepahaman, maupun surat kuasa mengatasnamakan DPRD Jeneponto di tengah gugatan pribadinya dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap larangan konflik kepentingan dalam hukum administrasi negara.
Lebih lanjut, segala keputusan dan naskah dinas yang terbit di bawah kendali pejabat yang berkonflik kepentingan terancam cacat wewenang berat. Merujuk pada Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 70 UU AP, penggunaan wewenang di tengah benturan kepentingan dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) dan tindakan sewenang-wenang. Akibat hukumnya sangat fatal: setiap produk hukum, berita acara rapat, maupun naskah kerja sama daerah yang ditandatangani Didis dinilai menjadi tidak sah dan batal demi hukum (nietig van rechtswege), serta berisiko menyeret Pemkab dan DPRD Jeneponto ke pusaran sengketa hukum berkepanjangan.
Dari perspektif etika hukum peradilan, tindakan Didis dinilai menabrak asas universal nemo judex in causa sua — bahwa tiada seorang pun boleh menjadi pengadil atau pengendali atas urusannya sendiri. Kursi pimpinan dewan adalah mandat partai politik pemenang pemilu, dalam hal ini Partai NasDem, bukan hak milik perseorangan.
Memanfaatkan palu pimpinan rapat dewan untuk menahan proses usulan resmi partai politik pengusung dinilai sebagai bentuk pembajakan fungsi kelembagaan dewan demi mengamankan kedudukan pribadi semata.
Solusi konstitusional menurut tata perundang-undangan telah diatur secara gamblang dalam Pasal 33 juncto Pasal 35 PP Nomor 12 Tahun 2018. Karena kepemimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial dan Ketua DPRD berhalangan secara hukum akibat konflik kepentingan, maka wewenang memimpin rapat-rapat di DPRD Jeneponto maupun menandatangani dokumen dinas mewakili dewan beralih penuh kepada Para Wakil Ketua DPRD Jeneponto demi kepastian hukum dan penyelamatan agenda daerah.
“Sangat janggal dan mencoreng marwah parlemen jika di pagi hari seseorang menggugat DPRD di pengadilan, namun di siang hari ia tetap menandatangani dokumen mewakili dewan dan memimpin rapat-rapat di DPRD Jeneponto. Para Wakil Ketua DPRD harus segera mengambil alih kepemimpinan agar produk hukum daerah tidak cacat dan agenda APBD tidak tersandera,” tegas Saiful.







