Kuasa Hukum PANISA Angkat Bicara: Berkas Perkara Dugaan Penganiayaan dan Pengeroyokan Bolak-Balik Antara Polres dan Kejari Jeneponto, Ada Apa?

Cakrawalainfo.co.id

CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO, – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan di Kabupaten Jeneponto kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, berkas perkara yang ditangani penyidik Polres Jeneponto disebutkan telah beberapa kali dikembalikan, bolak-balik antara Polres Jeneponto dan Kejaksaan Negeri Jeneponto.

 

Kuasa Hukum PANISA, Adv. Sandi Pajri, S.Pd., S.H., M.H., akhirnya angkat bicara terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Hingga saat ini, prosesnya sudah berjalan kurang lebih 10 bulan, namun belum ada kepastian penyelesaian yang diharapkan pihak korban.

 

Menurut Adv. Sandi Pajri, kondisi ini patut mendapatkan perhatian serius. Penegakan hukum seharusnya berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama bagi korban yang sedang menunggu keadilan.

 

Bacaan Lainnya

“Pertanyaannya sederhana, ada apa dengan penanganan perkara ini? Mengapa berkas perkara dugaan penganiayaan dan pengeroyokan harus bolak-balik antara penyidik Polres Jeneponto dan Kejaksaan Negeri Jeneponto, sementara prosesnya sudah berjalan kurang lebih 10 bulan?” tegas Sandi Pajri.

 

Ia menjelaskan bahwa secara hukum acara pidana, pengembalian berkas perkara oleh jaksa memang diizinkan. Namun, jika hal ini terjadi berulang kali tanpa kejelasan perkembangan penyelesaian, maka perlu dilakukan evaluasi secara serius.

 

Adv. Sandi Pajri meminta penyidik Polres Jeneponto memberikan penjelasan secara terbuka terkait kendala yang menyebabkan berkas perkara belum dinyatakan lengkap atau P-21. Demikian pula, pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto diminta memberikan kejelasan mengenai petunjuk yang harus dipenuhi penyidik, agar tidak terjadi ketidakpastian yang berkepanjangan.

 

Menurutnya, koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Jangan sampai persoalan kelengkapan berkas justru membuat hak korban untuk mendapatkan keadilan terabaikan.

 

Sebagai Kuasa Hukum PANISA, Adv. Sandi Pajri menyampaikan sejumlah tuntutan:

 

1. Meminta Kapolres Jeneponto melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara dugaan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

2. Meminta penyidik memberikan penjelasan mengenai alasan berulangnya pengembalian berkas perkara.

3. Meminta Kejaksaan Negeri Jeneponto memberikan kejelasan mengenai petunjuk kelengkapan berkas perkara.

4. Meminta agar koordinasi antara penyidik dan jaksa dilakukan secara efektif dan profesional.

5. Meminta agar proses hukum dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak berlarut-larut.

6. Meminta adanya kepastian hukum bagi korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati seluruh tahapan dan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, penghormatan terhadap proses hukum bukan berarti masyarakat harus diam ketika muncul pertanyaan terkait lambannya penyelesaian suatu perkara.

 

“Sepuluh bulan bukan waktu yang singkat bagi pihak yang sedang menunggu keadilan. Kami tidak sedang meminta aparat penegak hukum mengabaikan prosedur, tetapi kami meminta agar prosedur itu dijalankan secara profesional dan memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum,” tutup Adv. Sandi Pajri.

 

Pihak Kuasa Hukum PANISA juga berharap Kapolda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat memberikan perhatian serta melakukan pengawasan apabila diperlukan, agar penanganan perkara di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *