CAKRWALAINFO. CO. ID, JENEPONTO — Lembaga Pergerakan Mahasiswa (LPM) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Dugaan muncul bahwa dapur tersebut menempati bangunan lumbung pangan yang sebelumnya merupakan fasilitas dikelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait status aset, mekanisme perubahan fungsi, dan pihak yang menyetujui penggunaan tersebut.
Dewan Komando LPM Agung Setiawan menegaskan hal ini tidak boleh dianggap remeh. Jika fasilitas kepentingan tani dialihfungsikan, prosesnya harus melalui mekanisme sah, transparan, dan sesuai ketentuan.
“Kami mendesak BGN segera turun periksa secara menyeluruh. Jangan sampai program MBG justru pakai fasilitas yang status dan proses pengalihfungsianya tidak jelas,” ujar Agung.
LPM meminta pemeriksaan tak hanya mencakup operasional dapur, tetapi juga menelusuri sejarah pemanfaatan bangunan, sumber anggaran pembangunan, hingga klarifikasi kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Gapoktan terkait pengelolaan lumbung pangan tersebut. Seluruh dokumen kepemilikan, dasar hukum, dan izin terkait pun diminta dibuka secara transparan.
LPM menyampaikan sejumlah desakan konkret: BGN segera periksa dapur MBG Pattiro; evaluasi dan tutup sementara jika ada ketidaksesuaian hingga selesai diperiksa; telusuri pihak pengurus Gapoktan terkait; pastikan kejelasan status aset dan dasar hukum perubahan fungsi; buka seluruh dokumen ke publik; serta proses hukum pihak terkait jika ditemukan penyimpangan.
Agung menegaskan langkah ini bukan menghambat program MBG, melainkan mengawal agar berjalan transparan dan tidak mengorbankan fasilitas masyarakat tanpa dasar sah. “Program MBG harus dikawal, setiap penggunaan aset publik juga wajib dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan penyimpangan, pemeriksaan harus terbuka dan objektif,” pungkasnya.
