CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO,- Fenomena antrean panjang kendaraan menunggu BBM jenis Pertalite yang meluas di sejumlah SPBU se-Sulawesi Selatan memicu sorotan tajam. Aktivis HMI, Herman Chank, meminta pemerintah tidak lagi menjadikan warga sebagai kambing hitam dengan alasan “kepanikan masyarakat”, melainkan segera menelusuri akar persoalan tata kelola energi.
Dalam pandangannya yang disampaikan kepada awak media, BBM adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Pemandangan antrean yang mengular bukan hal biasa, melainkan anomali yang menuntut pertanggungjawaban serius dari pemangku kebijakan.
”Menjadikan rakyat sebagai kambing hitam atas karut-marutnya tata kelola energi adalah narasi usang yang harus segera dihentikan,” tegas Herman Chank, mantan pengurus PB HMI periode 2008–2010, Jumat (11/9/2026).
Ia menyoroti ketidaksinkronan antara sistem pengawasan digital Pertamina dengan kenyataan di lapangan. Jika setiap kendaraan sudah memiliki jatah terukur yang terekam dalam sistem, kelangkaan ekstrem seharusnya tidak terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan manajemen pasok atau kemungkinan kebocoran distribusi yang tidak terawasi.
Herman juga menegaskan bahwa lonjakan harga Pertamax dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter mendorong pengguna beralih ke Pertalite. Pergeseran masif ini adalah hukum ekonomi bukan kepanikan namun tidak diimbangi dengan penambahan kuota yang memadai di daerah.
Akibatnya, pekerja harian, petani, pedagang, hingga sopir angkutan terpaksa membuang waktu berjam-jam mengantre. Hal ini tidak hanya menghambat perekonomian masyarakat, tetapi berpotensi memicu gesekan sosial dan gangguan ketertiban.
”Sudah saatnya pemerintah pusat, BPH Migas, bersama pemerintah daerah berhenti berlindung di balik alasan dangkal. Rakyat membutuhkan transparansi data distribusi tiap kabupaten, audit ketersediaan stok yang jujur, dan tindakan tegas bagi siapa pun yang bermain di balik tata niaga BBM ini,” ujarnya.
Hak rakyat atas akses energi yang berkeadilan, kata Herman, tidak boleh dikorbankan oleh lambannya antisipasi kebijakan. Hingga kini, pihak terkait belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi sorotan tersebut.
