CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO – Ketua Lembaga Pengawasan Anggaran Republik Indonesia, Samsuddin Nompo, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan persoalan penyaluran Bantuan Pangan (BANPANG) di Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, kamis (19/11/2026).
Permintaan tersebut menyusul adanya pernyataan Koordinator Bantuan Pangan Kecamatan Tarowang yang akrab disapa Bunda Ita. Dalam pernyataannya, Bunda Ita disebut menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui ataupun mencampuri urusan data penerima bantuan pangan. Menurutnya, pihak yang berwenang melakukan perubahan data penerima adalah kepala desa bersama Koordinator Kecamatan (Korcam).
Pernyataan tersebut mendapat sorotan dari Samsuddin Nompo. Ia menilai transparansi penyaluran bantuan pangan perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dalam hal keterbukaan data penerima kepada pihak yang memiliki fungsi pengawasan di tingkat desa.
Samsuddin mengungkapkan, berdasarkan hasil konfirmasi melalui sambungan telepon dengan pihak Pemerintah Desa Pao, yang diterima oleh Ibu Desa, dirinya juga memperoleh keterangan bahwa BPD tidak berhak mengetahui data penerima bantuan pangan karena dianggap bukan menjadi urusan BPD.
Atas sejumlah keterangan tersebut, Samsuddin mengaku menduga adanya persoalan dalam mekanisme penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Tarowang. Ia bahkan meminta agar dugaan keterlibatan Koordinator Kecamatan Tarowang bersama pihak pemerintah desa, khususnya Desa Pao, ditelusuri lebih lanjut. Ia juga tidak menutup kemungkinan persoalan serupa terjadi di desa lain.
Lebih lanjut, Samsuddin menyebutkan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua BPD Desa Pao, Suardi Kulle, S.Pd., diperoleh keterangan bahwa sejumlah urusan Kepala Desa Pao disebut berada di bawah kendali Ibu Desa, Hj. Asriani Dg Bollo.
Menurut Samsuddin, informasi tersebut perlu diklarifikasi dan diuji melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
“Karena ini menyangkut bantuan untuk masyarakat, maka penyalurannya harus transparan dan tepat sasaran. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menyalahgunakan kewenangan maupun memanfaatkan program bantuan pemerintah untuk kepentingan tertentu,” tegas Samsuddin.
Ia berharap APH segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap mekanisme pendataan, penetapan penerima, hingga proses penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Tarowang.
Samsuddin juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap program bantuan pemerintah merupakan hal penting agar hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terpenuhi.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Koordinator BANPANG Kecamatan Tarowang, Kepala Desa Pao, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini masih perlu dimintakan untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi. (Muh ikbal)







