CAKRAWALAINFO.CO.ID,JENEPONTO, – Kepala Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Hj. Nurul Maghfirah, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap inovasi JELITA Sulsel (Jejaring Intelijen Desa Binaan Imigrasi Sulawesi Selatan) yang digagas oleh Abd. Rahman, Kepala Tim Intelijen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan.
Menurut Hj. Nurul Maghfirah, kehadiran inovasi JELITA Sulsel merupakan langkah positif dalam memperkuat peran pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra strategis jajaran imigrasi, khususnya dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Melalui optimalisasi Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya informasi dan kewaspadaan terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja ke luar negeri secara nonprosedural yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi inovasi JELITA Sulsel karena memberikan ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pencegahan TPPO dan TPPM,” Ujarnya.
“Dengan adanya komunikasi dan koordinasi bersama jajaran imigrasi, kami berharap masyarakat semakin terlindungi dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai ketentuan,” ungkapnya Hj. Nurul Maghfirah.
Ia juga berharap program JELITA Sulsel dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hubungan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan jajaran imigrasi semakin kuat.
“Semoga program JELITA Sulsel ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hubungan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan jajaran imigrasi semakin kuat, ” Harapnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat di tingkat desa menjadi bagian penting dalam membangun kewaspadaan dan menyampaikan informasi awal terhadap potensi permasalahan keimigrasian.
Dukungan dari Pemerintah Desa Bungeng ini menjadi salah satu bentuk sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang lebih partisipatif, sekaligus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman TPPO dan TPPM.
