CAKRAWALAINFO.CO.ID, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Batam dan sejumlah instansi lainnya di Kota Batam. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Hang Nadim, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/10/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan BPK sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan bukan hal baru bagi Pemko Batam, melainkan langkah rutin untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini adalah kerja rutin. Setiap OPD setiap tahun pasti melalui proses ini. Jadi bukan hal yang aneh atau sesuatu yang membuat proses menjadi lambat,” ujar Amsakar.
Ia menekankan pentingnya komitmen dan keseriusan OPD dalam memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pemeriksaan.
Amsakar juga meminta agar setiap OPD segera melengkapi seluruh data dan dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa agar proses berjalan cepat dan efisien.
“Untuk yang belum, saya minta OPD berikan atensi lebih untuk menyelesaikan ini. Jangan memperlambat data dan dokumen yang diminta,” tegasnya.
Selain itu, Amsakar meminta agar setiap OPD menugaskan staf yang berkompeten untuk mendampingi tim BPK.
Menurutnya, kehadiran personel yang memahami teknis pelaporan keuangan akan memperlancar koordinasi dan mempercepat proses pemeriksaan.
“Tunjuk staf yang berkompeten untuk mendampingi tim. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya peran tim koordinasi percepatan keuangan daerah agar bekerja secara sinergis mendukung kelancaran pemeriksaan.
Ia berharap seluruh unsur pemerintahan menunjukkan keseriusan dan kedisiplinan dalam penyusunan serta pelaporan keuangan daerah.
Adapun lingkup pemeriksaan pendahuluan tahun ini meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah.
Melalui kegiatan ini, BPK diharapkan dapat memperoleh gambaran awal terkait tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menutup arahannya, Amsakar menegaskan komitmen Pemko Batam untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita kepada publik,” pungkasnya. (*/)
