Ketua Lembaga Pengawasan Anggaran RI Desak APH Usut Dana Desa Bontosunggu, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran

Cakrawalainfo.co.id

CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO – Ketua Lembaga Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LPA RI), Samsuddin Nompo, meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengusut pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang dipimpin Kepala Desa H. Kamiruddin.

Samsuddin menilai pengelolaan anggaran desa selama periode 2023–2025 perlu mendapat perhatian serius. Ia mempertanyakan realisasi sejumlah program pembangunan yang dinilai belum terlihat secara signifikan di tengah besarnya anggaran desa yang dikucurkan setiap tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kecurigaan dan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang.

“Jika anggaran desa dikucurkan dalam jumlah besar, tetapi masyarakat tidak melihat pembangunan yang sebanding, maka hal ini patut dipertanyakan dan harus ditelusuri secara transparan,” demikian sorotan Samsuddin.

Ia juga menyinggung dugaan kepemilikan dua unit rumah di Makassar serta satu unit mobil yang disebut-sebut digunakan anak kepala desa untuk keperluan kuliah di Makassar. Namun, Samsuddin menegaskan, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk sumber pembiayaan dan keterkaitannya dengan pengelolaan Dana Desa.

Samsuddin meminta APH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri dokumen realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, proyek fisik, serta aliran dana apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Menurutnya, Dana Desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan harus ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka.

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan. Kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Samsuddin berharap aparat penegak hukum, termasuk instansi pengawasan terkait, segera melakukan penelusuran terhadap penggunaan Dana Desa Bontosunggu selama tahun anggaran 2023 hingga 2025 guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Hingga berita ini disusun, tudingan tersebut masih berupa pernyataan dan dugaan yang disampaikan Ketua Lembaga Pengawasan Anggaran RI. Belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Desa Bontosunggu, H. Kamiruddin, terkait tudingan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak yang disebutkan. (Muh Ikbal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *