CAKRAWALAINFO.CO.ID, MAROS, – Dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Tompobulu, kini menjadi sorotan serius. Sejumlah persoalan penguasaan tanah yang dilaporkan masyarakat memunculkan tanda tanya besar terhadap perlindungan hak kepemilikan warga, termasuk tanah milik keluarga purnawirawan TNI dan keluarga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Apabila benar terjadi perampasan hak atas tanah melalui dugaan pemalsuan dokumen, penerbitan sertifikat yang bermasalah, atau penguasaan tanpa dasar hukum yang sah, maka hal ini harus diusut secara menyeluruh.
Salah satu kasus yang disorot terjadi di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Tanah yang menurut keterangan pihak pendamping merupakan milik seorang purnawirawan TNI yang telah meninggal dunia, diduga dikuasai pihak lain dan dijadikan lahan kapling. Hingga kini, keluarga atau ahli waris belum mendapatkan penyelesaian yang jelas atas persoalan tersebut.
Pemerintah Desa Benteng Gajah disebut mengetahui adanya persoalan tanah ini, namun belum terlihat upaya maksimal untuk mempertemukan ahli waris dengan pihak yang diduga menguasai tanah guna mencari penyelesaian secara terbuka dan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
Persoalan serupa juga menimpa Naima Karaeng, istri almarhum Kapten TNI Angkatan Laut Kaimuddin Karaeng. Almarhum dikenal memiliki rekam jejak perjuangan dalam menjaga keamanan dan menghadapi situasi konflik pada masa gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar. Kini, tanah yang dikaitkan dengan keluarga tersebut juga dilaporkan menjadi objek sengketa dan diduga dikuasai oleh seseorang berinisial H. Sanusi.
Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma Dg Polo, saat mendampingi masyarakat yang mengaku korban, Sabtu (14/11/2026), mendesak berbagai pihak untuk serius menindaklanjuti laporan ini.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak atas tanah justru menjadi korban akibat dugaan permainan oknum. Kami meminta BPN Maros membuka seluruh proses administrasi dan riwayat penerbitan sertifikat atas objek tanah yang sedang dipersoalkan,” tegas Akbar.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas nasib keluarga para pejuang:
“Para pejuang dahulu berjuang demi kemerdekaan dan keamanan bangsa ini. Namun, jangan sampai keluarga yang mereka tinggalkan justru harus menghadapi dugaan ketidakadilan dan kehilangan hak atas tanahnya sendiri.”
Akbar Polo meminta Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, serta instansi terkait memberikan perhatian khusus terhadap laporan masyarakat di Tompobulu. Penelusuran harus dilakukan terhadap asal-usul tanah, riwayat kepemilikan, proses peralihan hak, penerbitan sertifikat, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penguasaan tanah tersebut.
“Beranikah aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan membongkar dugaan praktik mafia tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat? Jangan biarkan masyarakat kecil berjuang sendirian mempertahankan haknya. Jika memang ada pelanggaran hukum, siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tandasnya.
Ia juga meminta pemerintah desa agar tidak bersikap pasif, melainkan hadir sebagai fasilitator penyelesaian konflik pertanahan di tengah masyarakat. Kasus di Tompobulu ini menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga.
