CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD Kabupaten Jeneponto mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (9/11/2026)I
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto tersebut dihadiri langsung Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., dan dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi. Turut hadir jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.
Agenda diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD, yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara penyerahan sebagai bagian dari tahapan awal pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Bupati H. Paris Yasir menyampaikan bahwa perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyesuaian regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi PAD dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang anggaran yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap Ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Selanjutnya, Bupati Jeneponto memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan, serta saran yang disampaikan masing-masing fraksi.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk mendalami materi, menyelaraskan substansi, serta memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD berkomitmen menjalankan pembahasan Ranperda secara terarah, komprehensif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Perubahan regulasi tersebut diharapkan nantinya mampu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memperkuat sumber pendapatan daerah, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto.
