CAKRAWALAINFO.CO.ID,JENEPONTO — Puluhan mahasiswa dari HMI Komisariat STIE dan STKIP YAPTI Jeneponto menggelar aksi damai di depan PT PLN (Persero) ULP Jeneponto, menuntut kejelasan dan penyelesaian atas pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung berbulan-bulan di Kabupaten Jeneponto.
Pengaturan beban yang dilakukan PLN ULP Jeneponto dengan alasan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dinilai berjalan tidak adil dan sangat merugikan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Jenderal Lapangan aksi, Fajar Saputra, menyampaikan bahwa langkah turun ke jalan merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan pemadaman listrik bergilir yang dirasakan warga Jeneponto setiap hari.
“Kami tidak menolak pemeliharaan, tetapi kami menolak ketidakadilan dan ketidakjelasan yang berlarut-larut. Pemadaman ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku UMKM,” ujar Fajar Saputra di lokasi aksi.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada pihak PLN, terdapat empat tuntutan utama:
Pertama, mendesak Kepala PLN ULP Jeneponto untuk bertanggung jawab secara nyata atas persoalan pemadaman listrik bergilir yang sangat merugikan masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Jeneponto. Kedua, mendesak Kepala PLN ULP Jeneponto untuk mengundurkan diri secara terhormat apabila tidak mampu menjalankan amanah kepemimpinan dan memastikan pelayanan kelistrikan yang layak bagi masyarakat Jeneponto.
Ketiga, mendesak PLN ULP Jeneponto memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait penyebab pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, termasuk langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Keempat, mendesak PLN ULP Jeneponto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan distribusi listrik guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kelistrikan yang stabil dan berkelanjutan.
“Kami menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pelayanan publik yang dinilai belum maksimal. Kami tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan masyarakat selama persoalan ini belum mendapatkan kejelasan dan penyelesaian yang nyata.
Kami percaya bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, dan suara mahasiswa merupakan salah satu instrumen perjuangan untuk mengingatkan pemegang kewenangan agar tetap menjalankan tanggung jawabnya.
Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban dari buruknya pelayanan publik. Jangan jadikan pemadaman listrik sebagai persoalan biasa ketika dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat.”
