CAKRAWALAINFO.CO.ID, BATAM — Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat penanganan kemiskinan melalui jalur perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penajaman intervensi berbasis wilayah. Upaya tersebut diperkokoh dengan pemutakhiran data dan peningkatan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2026.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui per Juli 2026, tercatat sebanyak 19.220 keluarga atau setara 58.139 jiwa masuk dalam kelompok Desil 1. Sementara pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam per September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 68,04 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 3,81 persen. Artinya, sekitar 10 ribu warga telah berhasil keluar dari jeratan kemiskinan.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja yang positif. Kurang lebih 10 ribu warga telah berhasil keluar dari kemiskinan,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat menyampaikan data terbaru, Selasa (29/9/2026).
Pemko Batam menjalankan tiga strategi utama dalam penanganan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta perluasan perlindungan sosial, mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan layak huni, dan bantuan kebutuhan pokok.
Kedua, meningkatkan kapasitas pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta kemitraan dengan sektor industri.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah, khususnya kawasan kumuh dan daerah pedalaman atau hinterland, sekaligus memperkuat program terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Data DTSEN juga menjadi dasar penentuan sasaran intervensi yang lebih tepat. Dari 19.220 keluarga Desil 1, jumlah terbesar berada di Kecamatan Sagulung dengan 2.740 keluarga, disusul Kecamatan Galang 2.412 keluarga, dan Kecamatan Batu Aji 1.918 keluarga. Secara jumlah jiwa, Sagulung mencatat 8.441 jiwa dan Galang 8.223 jiwa. Kondisi ini menunjukkan karakteristik kemiskinan yang berbeda antara kawasan perkotaan dan daerah pedalaman.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada tahun 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” tambahnya.
Intervensi perlindungan sosial pun terus dipertajam. Dari sisi pemberdayaan, tercatat 10.310 jiwa usia produktif belum bekerja. Sementara itu, 3.389 keluarga telah memiliki usaha, namun 10.396 keluarga lainnya belum memiliki aset produktif. Data ini menjadi dasar penyusunan program pelatihan kerja, bantuan permodalan, pembinaan usaha, hingga penyediaan sarana produksi.
Dukungan anggaran pun terus ditingkatkan. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat pesat — dari Rp88,54 miliar pada 2023, menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan mencapai Rp864,95 miliar pada tahun 2026, yang tersebar di berbagai OPD.
Pada tahun 2026, anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga pilar utama: Rp466,35 miliar guna menurunkan beban pengeluaran masyarakat, Rp14,15 miliar untuk meningkatkan pendapatan warga, serta Rp384,45 miliar guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menegaskan, penanganan ke depan akan diperkuat melalui penyatuan berbagai program, pemanfaatan data yang akurat, serta penajaman intervensi di wilayah-wilayah prioritas. Langkah ini diharapkan tidak sekadar memberikan perlindungan bagi warga miskin dan rentan, melainkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi agar mereka dapat lepas dari kerentanan secara berkelanjutan.
