CAKRAWALAINFO.CO.ID-JAKARTA: Potensi kekayaan alam yang luar biasa besar tersimpan di tanah Buton, Sulawesi Tenggara, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil aspal alam berkualitas terbaik di dunia.
Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah ruah tersebut, terdapat fakta pahit yang sangat ironis: masyarakat di daerah penghasil itu justru belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari kandungan alam yang ada di bawah tanah wilayah mereka. Kondisi ini dinilai masih terjadi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif, tidak berdaya guna, atau bersifat mandul dalam membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga setempat.
Menyikapi persoalan ketimpangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam ini, Sekretaris Jenderal Generasi Perubahan Nusantara Indonesia (GPNI), Ade Darman, angkat bicara secara tegas. Ia meminta perhatian serius dan konsentrasi penuh dari Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk segera membenahi tata kelola aspal Buton melalui kebijakan hilirisasi yang komprehensif dan berorientasi pada kemandirian bangsa.
Menurut Ade Darman, langkah strategis yang wajib diterapkan pemerintah adalah menjadikan aspal Buton sebagai substitusi utama impor. Selama ini, negara masih mengeluarkan devisa dalam jumlah sangat besar untuk mengimpor aspal, padahal Indonesia memiliki cadangan yang melimpah dan berkualitas tinggi di Buton. Kebijakan substitusi impor ini bukan hanya bertujuan untuk menekan pengeluaran keuangan negara, melainkan juga upaya nyata memaksimalkan nilai tambah komoditas mineral dalam negeri agar tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah.
Berikut adalah kutipan lengkap pernyataan resmi Ade Darman – Sekretaris Jenderal Generasi Perubahan Nusantara Indonesia (GPNI) yang disampaikan kepada awak media
“Kita semua tahu betul, daerah Buton itu sangat kaya raya dengan aspal alamnya. Sumber daya alamnya luar biasa melimpah dan kualitasnya diakui dunia. Tapi ada satu kenyataan pahit yang harus kita bicarakan: kekayaan alam sebesar itu ternyata belum bisa membuat masyarakatnya sejahtera. Mereka belum merasakan nikmatnya hasil kekayaan tanah kelahiran mereka sendiri. Menurut penilaian kami di GPNI, ini murni karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang mandul, tidak menyentuh akar masalah, dan belum berpihak secara nyata pada kesejahteraan rakyat di daerah penghasil.”
“Oleh karena itu, kami meminta tegas kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, agar memusatkan konsentrasi penuh terhadap pengelolaan dan hilirisasi aspal Buton. Jangan biarkan lagi kekayaan ini lepas begitu saja atau hanya diambil bahan mentahnya. Pemerintah harus berani menerapkan kebijakan tegas: aspal Buton harus menjadi substitusi impor. Kita harus berhenti bergantung pada aspal dari luar negeri, karena kita punya cadangan sendiri yang jauh lebih baik.”
“Kebijakan ini harus punya dua sasaran utama. Pertama, untuk mencapai swasembada aspal nasional, sehingga seluruh pembangunan infrastruktur kita berdiri di atas kemandirian bahan baku negeri sendiri. Kedua, kebijakan ini ditujukan untuk menekan pengeluaran devisa negara yang nilainya triliunan rupiah setiap tahunnya, sekaligus memaksimalkan hilirisasi komoditas mineral dalam negeri. Artinya, aspal kita harus diolah di sini, industrinya tumbuh di sini, nilai jualnya naik di sini, dan rakyatnya yang menikmati hasilnya. Jangan sampai kekayaan alam kita hanya menguntungkan pihak luar, sementara warga Buton masih tertinggal,” tegas Ade Darman dengan nada kritis namun penuh harapan, Senin (1/6/2026).
Sekjen GPNI menegaskan, hilirisasi aspal Buton adalah kunci kedaulatan energi dan ekonomi. Jika dikelola dengan benar, aspal Buton tidak hanya akan memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang membuka lapangan kerja luas. GPNI berharap kebijakan ini segera direalisasikan agar ketimpangan antara kekayaan alam dan kesejahteraan masyarakat dapat terputus, serta mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh anak bangsa.
Organisasi kepemudaan ini siap mengawal setiap langkah kebijakan pemerintah agar tidak lagi bersifat wacana, melainkan berupa tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi negara dan masyarakat Buton pada khususnya.
Laporan Usman s
