CAKRAWALAINFO.CO.ID, BATAM – Kota Batam kini memiliki kekuatan baru dalam mengawal transparansi anggaran. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Dewan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah (LSM TKP) DPC Bengkong Batam dengan Nomor 18.01.03.00/01/PKP/LSM-TKP/DPC-B/IX/2025, pada Minggu (28/9/2025).
Melalui SK tersebut, M. Alim Budiman secara sah ditunjuk sebagai Ketua LSM TKP DPC Bengkong Batam. Momentum ini sekaligus menjadi tonggak lahirnya komitmen besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Batam agar lebih terbuka dan akuntabel.
Usai penyerahan SK, jajaran pengurus langsung menggelar rapat perdana. Agenda utama dalam rapat tersebut membahas program kerja strategis, mulai dari pembentukan struktur kepengurusan di empat kelurahan, sosialisasi ke masyarakat, hingga memperkuat fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.
M. Alim Budiman menegaskan, amanah yang diembannya bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab moral untuk rakyat.
“Ini bukan hanya kepemimpinan organisasi, tapi amanah yang harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. LSM wajib hadir untuk rakyat dan mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum LSM TKP, Syamsuddin Ciwa, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Menurutnya, baik pemerintah maupun pihak swasta yang mengelola dana publik tidak boleh lagi menutupi rincian anggaran.
“Kami akan buka informasi anggaran APBN maupun APBD kepada publik. Tidak ada lagi ruang bagi penyamaran. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 jelas menyatakan, setiap orang berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola,” ujarnya.
Ketua LSM TKP DPD Kota Batam, Haris Dianto, turut hadir dan memberikan pandangannya.
Ia menyebut LSM TKP ibarat “mata dan telinga masyarakat” yang bertugas memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. “Banyak anggaran hanya tersusun di atas kertas, tapi tidak dirasakan masyarakat.
Kami hadir untuk memastikan agar manfaat anggaran menyentuh semua lapisan warga Batam,” ungkapnya.
Haris menegaskan bahwa DPD dan DPC LSM TKP di Batam tidak akan gentar menghadapi tekanan. Menurutnya, keberanian bersuara adalah identitas sejati sebuah LSM.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami anti kebijakan yang merugikan rakyat. Jika ada anggaran tidak transparan, kami buka. Jika ada kebijakan menyimpang, kami bongkar. Karena rakyat berhak tahu dan berhak mengawasi,” tegasnya.
LSM TKP memiliki peran penting dalam sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik terkait anggaran maupun program teknis di lapangan.
Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran atau wewenang, lembaga ini memastikan akan melaporkannya kepada instansi berwenang dan aparat penegak hukum.
Dengan terbentuknya LSM TKP DPD Kota Batam beserta jajaran DPC-nya, publik memiliki harapan baru terhadap pengawalan transparansi anggaran.
Lembaga ini bertekad menjadi mitra kritis sekaligus kontrol sosial yang independen, memastikan setiap kebijakan pemerintah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada masyarakat. (*/)
