Berita  

Pemkot Batam Ajukan Ranperda APBD 2026 Rp4,7 Triliun, Fokus SDM, Infrastruktur, dan UMKM

CAKRAWALAINFO.CO.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025).

‎Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Batam yang telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) pada 27 Agustus 2025 lalu. Kesepakatan itu menjadi landasan awal penyusunan APBD tahun 2026.

‎“Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, kepala daerah wajib mengajukan rancangan APBD disertai dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Maka, hari ini kami sampaikan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD,” ujar Amsakar.

‎Ia menegaskan penyusunan APBD 2026 tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diselaraskan dengan RKPD, KUA-PPAS, kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kota Batam 2025–2030.

‎Dalam Ranperda tersebut, Pemko Batam menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur perkotaan modern, pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.

‎Untuk sektor SDM, Pemko Batam menyiapkan program beasiswa, seragam sekolah, peningkatan sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, hingga pengembangan kompetensi pelaku pariwisata.

Infrastruktur perkotaan diarahkan pada pembangunan kantor pemerintahan, penanganan banjir, layanan air bersih, hingga jalan dan taman kota.

‎Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat ditopang oleh subsidi bunga nol persen untuk UMKM, bantuan sosial lansia, insentif bagi tokoh masyarakat, perlindungan sosial bagi pekerja rentan, hingga subsidi sembako.

Sementara itu, reformasi birokrasi difokuskan pada belanja ASN, pemenuhan standar pelayanan minimum, serta hibah bagi ormas dan instansi vertikal.

‎Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemko Batam menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi, pengembangan pusat kebudayaan, serta menjaga kondusivitas daerah.

“Dengan rancangan ini, Batam diharapkan semakin siap sebagai kota modern dan berdaya saing,” tegas Amsakar.

‎Adapun total belanja daerah dalam Ranperda APBD 2026 diproyeksikan Rp4,738 triliun, dengan pendapatan Rp4,622 triliun dan pembiayaan daerah Rp115,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp2,58 triliun, pendapatan transfer Rp2,04 triliun, belanja operasi Rp3,67 triliun, belanja modal Rp1,04 triliun, serta belanja tidak terduga Rp23 miliar. (*/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *