CAKRAWALAINFO.CO.ID, GOWA – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya (Saintek Cagora) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “MAY DAY dan HARDIKNAS: Indonesia Darurat”, Kamis (2/5/2025).
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bentuk kepedulian HMI terhadap krisis multidimensi yang terjadi dalam sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, yang dinilai kian memperihatinkan.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Saintek Cagora menyoroti kegagalan negara dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pendidikan.
Mereka menilai bahwa sistem pendidikan saat ini jauh dari kata adil, bermartabat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua Umum HMI Saintek, Muhammad Yasin, menyampaikan bahwa selain pendidikan, pihaknya juga menyoroti nasib pekerja rumah tangga (PRT) dan buruh.
Ia menyesalkan lambannya pembahasan RUU Perlindungan PRT dan dampak negatif UU Cipta Kerja terhadap hak-hak buruh.
Dalam aksinya, HMI membawa lima tuntutan utama, yakni: mencabut INPRES No. 1, mengembalikan esensi pendidikan sesuai UUD 1945, mewujudkan pendidikan gratis dan menolak program makanan gratis, menegakkan keadilan di sektor pendidikan, serta mendesak revisi RUU Perlindungan PRT dan buruh.
Mereka kemudian diterima audiensi oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, bersama Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Fauzi Andi Wawo. Dalam kesempatan itu, DPRD mencatat dua poin penting terkait P3K di SMA 9 Sinjai dan infrastruktur pendidikan di Sulsel.
“Kami selalu menyuarakan rehabilitasi sekolah dalam setiap reses. Insyaallah tahun ini akan ada rehabilitasi besar-besaran di SMK dan SMA,” ujar Andi Rachmatika. Sementara itu, Fauzi menambahkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan akan dipanggil pada Senin mendatang untuk menindaklanjuti kasus di SMA 9 Sinjai.
Muhammad Yasin menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk komitmen HMI sebagai organisasi perjuangan yang menjaga independensi serta fungsi sosial kontrol mahasiswa terhadap pemerintah dan isu-isu publik.
“Apa yang kami suarakan hari ini adalah representasi keresahan masyarakat. Kami berharap seluruh aspirasi yang kami bawa dapat ditindaklanjuti oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Awal Anugrah selaku Jenderal Lapangan. (*/)
