CAKRAWALAINFO.CO.ID, JAKARTA — Perwakilan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di berinisiatif untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di gedung senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.
RDP dengan DPR RI adalah upaya solutif yang coba dilakukan dalam memperjuangkan suatu isu dan hak-hak yang dikawal secara kolektif.
“Adapun isu yang saya angkat ada dua yakni tentang pertambangan dan pendidikan, yang notabenenya saling memiliki korelasi dan masing-masing memiliki tujuan dan manfaat yang besar ujur Fadil Musaffar”
“Banyak tambang” yang berada di Sulawesi yang memiliki dana CSR dan PPM yang di mana asas manfaatnya begitu besar tarhadap masyarakat Indonesia terkhusus di sulawesi”
“Akan tetapi banyak program CSR dan PPM yang dirancang sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau pemerintah desa yang memahami kebutuhan lokal, sehingga program tersebut tidak efektif.”
“Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.”
“Kekurangan transparansi dalam pengelolaan dana CSR dan PPM juga menjadi masalah, seperti kurang jelasnya perhitungan dan penggunaan dana tegas nya,”
Kritik terhadap dana CSR dan PPM seringkali muncul karena kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas program. Perusahaan perlu memastikan bahwa program CSR dan PPM yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan dan potensi lokal, serta tidak menjadi sekadar formalitas atau sarana untuk manipulasi publik. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan CSR dan PPM agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi.
Fadil juga menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengawasi dan lebih meprhtikan hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
