CAKRAWALAINFO.CO.ID, JAKARTA – Manajemen PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo alias Darmo, sepertinya terus melakukan berbagai cara menutupi kebobrokannya.
Bersama kroni-kroninya, Darmo kabarnya berupaya secara maksimal menyelamatkan diri dari sorotan kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kini mendera.
Indikasi itu terendus, menyusul munculnya gerakan dari oknum eksternal yang mendekati media di sejumlah daerah.
Dengan iming-iming sejumlah uang. Timbal baliknya, oknum-oknum tersebut meminta pemberitaan negatif menyangkut PLN untuk dihapus (takedown).
Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang terus menyoroti berbagai kasus di PLN mengatakan, isunya mobilisasi gerakan itu dilakukan oleh rekanan yang selama ini memiliki kontrak kerjasama dengan PLN.
“Sejak awal kami sudah mendapat informasi tersebut, karena rekan-rekan kita pengurus IWO baik di Provinsi dan Kabupaten Kota, memang ada dihubungi sejumlah pihak yang mengaku mendapat arahan dari manajemen PLN dan informasinya yang _hire_ wartawan juga,” tegas Yudhistira di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Kata Yudhis, bagi sebuah koorporasi, menjaga citra tentu sangat wajar dilakukan, apalagi dalam rangka menyelamatkan wajah, sekaligus meredam citra negatif lewat siaran berita yang bisa saja bergulir ke ranah hukum.
Namun di sisi lain, sambung Yudhis, permintaan take down berita negatif khususnya terkait PT SAK ‘anak emas’ PLN dan permintaan pencopotan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, semakin memperkuat indikasi bahwa semua yang ditemukan pihaknya adalah fakta.
“Pertanyaannya, kalau Darmo dan kroni-kroninya memang bersih, kenapa risih?. Lantas kenapa berita-berita itu minta di- take down. Ada Apa? Atau Apa ada?,” ucapnya.
Atas permintaan itu pula, lanjut Yudhis, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari jajarannya di daerah, bahwa ada pihak-pihak sengaja menggelontorkan anggaran besar.
“Kami masih telusuri, permintaan take down berita itu kebijakan siapa?. Anggarannya dari mana?. Kalau dari PLN jelas itu uang negara. Karena yang kami dengar ada juga media nasional yang menurunkan berita soal Darmo ke Australia. Kabarnya nominal kompensasinya sampai puluhan atau ratusan juta gitu. Sedangkan untuk media daerah, kami dengar suapnya antara 1 hingga 2 juta rupiah per-media. Ini jelas bagian dari gratifikasi,” bebernya.
Lebih jauh Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini menyampaikan, begitu berita tentang PT SAK mencuat, berdasarkan pantauan langsung tim IWO di Kantor PLN Pusat, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, manajemen perusahaan vendor tersebut terlihat kasak kusuk mendatangi Kantor PLN.
“Kita tidak dapat informasi pasti apa yang dibahas di Kantor PLN. Tapi yang jelas perusahaan vendor itu sangat terganggu dan mulai menyusun skema lewat pemufakatan agar mereka bisa lolos dari kejahatan korporasi tersebut,” sebutnya.
Sementara, terkait masalah ini, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Direktur HC Yusuf Didi Setiarto, Sekper Alois Wisnuhardana dan EVP Komunikasi PLNGregorius Adi Putranto yang dikonfirmasi Selasa (7/1/2025), lagi-lagi kompak bungkam meski pesan konfirmasi yang dikirim melalui pesan singkat WhatsApp terkait masalah ini, sudah mereka baca/NH).
