PAREPARE, CAKRAWALAINFO.CO,ID – Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra Yayasan BaKTI, menggelar workshop sinergitas penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari ini berlangsung di Lago’ta Cafe and Resto pada Rabu, 4 Desember 2024, dan dibuka Pj Wali Kota Abdul Hayat Gani yang diwakili Asisten II Pemkot Parepare, Andi Adrian Asyraq.
Lewat sambutannya yang disampaikan Asisten II, Pj Wali Kota Parepare mengapresiasi yayasan BaKTI dan YLP2EM sebagai mitra lokal yang telah berkontribusi aktif dalam program inklusi.
Dirinya menyebut kegiatan workshop ini memiliki arti yang sangat strategis dalam memperkuat peran UPTD PPA Kota Parepare dalam memberikan layanan yang lebih Inklusi kepada masyarakat.
“Sebagai kita ketahui UPTD PPA merupakan salah satu ujung tombak dalam memberikan layanan sosial khususnya terkait perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” Katanya.
“Melalui workshop ini saya berharap dapat terbangun sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak, baik pemerintah, LSM maupun komunitas lokal demi terciptanya layanan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah langkah nyata menuju Kota Parepare yang lebih Inklusi, berkeadilan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada seluruh warganya, ” Jelasnya.
Tak lupa ia juga berpesan agar para peserta workshop agar memanfaatkan kegiatan ini sebagai momentum untuk berbagi pengalaman, ide dan solusi, sehingga hasil workshop dapat diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan sehari hari.
Sementara itu, Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, menegaskan perlunya pejabat kompeten dalam mengelola UPTD PPA.
Ibrahim juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan serius.
“Kelembagaan ini harus diisi oleh pejabat yang memenuhi syarat agar program berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” katanya.
“Penanganan ini bukan hanya tentang data, tetapi juga membangun perilaku yang mendukung perlindungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ibrahim mengapresiasi langkah Pemkot Parepare yang mendukung pembentukan UPTD PPA. Ia juga mengusulkan pendekatan berbasis restorative justice untuk menangani kasus tertentu.
“Pendekatan ini memberi kesempatan kepada pelaku yang bertobat untuk memperbaiki diri, tetapi proses hukum tetap diberlakukan jika pelaku mengulangi perbuatannya,” jelasnya.
Keberadaan UPTD PPA diharapkan dapat mendorong penanganan kasus kekerasan yang lebih progresif.
“YLP2EM hanya menyampaikan gagasan. Pemerintah, dengan otoritasnya, harus menunjukkan komitmen untuk memastikan UPTD PPA berfungsi sebagai solusi perlindungan korban kekerasan,” tandas Ibrahim.
Adapun workshop tersebut dihadiri berbagai pihak, dari pemerintahan, penegak hukum hingga NGO. (*/)
