PKN Laporkan Komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan Kepada Presiden Jokowi

  • Bagikan
Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang.

CAKRAWALAinfo.id, BEKASI– Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang, menyatakan, bahwa saat ini PKN telah melayangkan laporan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan ketua DPR RI agar dilakukan evaluasi tentang kinerja dan Etika Komisioner di komisi Informasi Sumatera Selatan.

Pelaporan itu dilakukan karena PKN menilai sudah banyak oknum Komisioner berperilaku seperti arogan dengan melakukan introgasi kepada pemohon informasi  dan memutuskan sengketa informasi tidak sesuai.

“Dengan mengacu pada UU No 14 tahun 2008 dan Perki no 1 tahun 2013, yang dimana Komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan cenderung melakukan pembodohan terhadap masyarakat, sehingga dalam hal ini PKN  melakukan pelaporan,” kata Patar Sihotang di Kantor Pusat PKN dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2021).

Patar menjelaskan salah satu fakta dan bukti oknum Komisioner melakukan pembodohan terhadap masyarakat (PKN) adalah Komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan yang memutuskan sengketa  dengan  informasi Nomor 006/VII/KI.Prov.Sumsel -PS-A/2021 antara PKN sebagai pemohon Informasi dan Bupati Lahat sebagai Termohon dengan amar putusannya menolak permohonan pemohon PKN  seluruhnya.

“Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner mengalahkan PKN adalah karena PKN melakukan Keberatan kepada Bupati Lahat yang seharusnya menurut majelis komisioner  adalah Sekda Lahat sebagai Atasan PPID Utama. Sehingga PKN dinyatakan keliru dan dinyatakan belum terjadi sengketa informasi,” kata Patar

“PKN menilai pertimbangan hukum majelis komisioner ini sangat bertentangan dan menabrak  perundangan undangan dan peraturan yang mengatur tentang Informasi publik,” imbuhnya.

Patar lagi menjelaskan, bahwa atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau
bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi publik.

Pada ke 2  perki ini disebutkan bahwa atasan adalah atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk.

“Artinya Pejabat PPID Utama adalah  Kepala dinas Kominfo lahat  dengan atasannya adalah Sekda Lahat selanjutnya atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk adalah Bupati Lahat  sehingga PKN sah dan tidak melanggar aturan membuat Keberatan Pada Sengketa ini,” jelas Patar

Patar menduga bahwa majelis Komisioner telah melakukan pembodohan kepada masyarakat (PKN), karena menurut PKN Majelis Komisioner bukanlah komisioner yang tidak cakap atau tidak cerdas.

“Mereka sudah dibekali Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang UU dan peraturan dan Kode etika yang terkait dengan  Komisi Informasi. PKN yakin mereka pasti tau apa yang di maksud dengan atasan karena pengertian atasan ini jelas  dan terang benderang dinyatakan pada pengertian umum pada 2 PERKI  perki 1 Tahun 2010 dan  Perki 1 tahun 2013,”katanya.

“Ke 2 Perki ini wajib di kuasai dan dilaksanakan oleh Para Komisioner, karena ke 2 perki yang menjadi landasan dan pedoman hukum Majelis Komisioner dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diatur Pada UU no 14 Tahun 2008,” imbuhnya.

Atas kejadian ini, lanjut Patar, PKN melaporkan kepada presiden dan ketua DPR RI sebagai penanggung jawab terhadap keberadaan Komisi Informasi dan Menteri Kominfo sebagai Stokholder Bidang Regulasi keterbukaan Informasi.

“Agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan etika komisioner dan PKN  juga melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur dan ketua DPRD Sumatera Selatan sebagai penanggung Jawab keberadaan Komisi Informasi provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Patar

Patar menyebut, bahwa permasalahan tersebut berawal dari ada nya Informasi dari masyarakat Lahat yang menyampaikan bahwa ada dugaan penyimpangan pengunaan anggaran di dinas pertanian Pemkab Lahat.

Maka sesuai SOP PKN sebelum melaksanakan Investigasi harus mendapatkan Informasi awal berupa dokumen kontrak yang isinya Rencana anggaran biaya  RAB dan Spsifikasi Pekerjaan.

Sehingga PKN mengunakan permintaan informasi public sesuai mekanisme UU No 14 tahun 2008 dengan mengajukan permintaan Informasi publik yang di tujukan kepada PPID utama Pemkab Lahat yang dalam hal ini biasanya di jabat oleh kepala Dinas Kominfo.

“Hanya saja setelah 10 hari tidak di respon, sehingga PKN melakukan dan membuat surat keberatan kepada Bupati Lahat (yang menjadi awal perkara) parahnya Bupati Lahat juga tidak merespon dan tidak ada jawaban atau pemberitahuan bahwa dia tidak atasan PPID utama,” katanya

“Sehingga setelah melebihi 30 hari maka  berdasarkan perki no 1 tahun 2013  PKN melakukan dan mendaftarkan sengketa ke komisi informasi Sumatera Selatan di Palembang dan selanjutnya terjadilah persidangan alot dan makan waktu Panjang sampai sampai persidanganya 5 kali,” sambungnya.

Patar menuturkan, bahwa PKN menghabiskan waktu, pemikiran, uang dan ijin meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti persidangan di Palembang. Kendati begitu,  pada tanggal 1 Juli 2021 putusan dibacakan dengan amar Putusan Permohonan Pemohon (PKN ) ditolak seluruhnya.

“Kami dengan adanya putusan ini PKN seluruh Indonesia sangat terpukul dan kecewa karena merasa dibohongi dan dipermainkan oleh Komisioner dengan putusan ini. Namun, kami di PKN akan tetap melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke PTUN,” jelas Patar Sihotang.

Lebih lanjut, Patar berharap kepada bapak Presiden dan para Menteri dan Gubernur dan DPRD memperhatikan laporan PKN ini demi perbaikan Persidangan di Komisi informasi Sumatera Selatan dan di komisi informasi seluruh Indonesia pada umumnya.

“Kami juga berhasil kepada para komisioner diseluruh Indonesia agar dapat bercermin dan melaksanakan evaluasi atas kejadian ini sebagai masukkan untuk peningkatan pelayanan dan pelaksanaan keterbukaan Informasi di tanah air,” katanya.

“Tentunya juga mengingatkan agar para Komisioner jangan lupa akan sejarah lahirnya Komisi Informasi ,karena komisi informasi adalah anak kandung dari Reformasi yang lahir atas tuntutan masyarakat sipil untuk menjamin hak hak rakyat untuk mendapatkan hak Konstitusinya,” terangnya.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan