Panitia Pengadaan Tanah (BPN) Kotabaru, Sampaikan Hasil Nilai Ganti Rugi

  • Bagikan

CAKRAWALAINFO.CO.ID, KOTOBARU — Kepala BPN Kotabaru I Made Supriadi selaku Ketua Tim pengadaan tanah Bandara Gusti Syamsir Alam memberikan klarifikasi terkait dinamika yang berkembang, paska musyawarah pertama, di ruang kantor BPN, Sebelimbingan Kecamatan. Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selasa (14/01/2025) kemarin

 

Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kotabaru I Made Supriadi menyampaikan bahwa pada saat musyawarah pertama, pihaknya mengundang kurang lebih 608 mayarakat pemilik tanah, sebanyak 101 yang tidak hadir, dan tidak setuju kurang lebih 54 orang, sisanya semua setuju.

 

“Adapun yang tidak setuju bervariasi diantaranya adanya masyarakat menganggap ketidak sesuaian luas tanah, dan terkait besaran nilai ganti kerugian.” Ucapnya

 

Padahal kemarin kami sudah berikan media pada saat pengumuman 14 (empat belas) hari), jika ada data fisik dan data yudis yang perlu di klarifikasi, dan waktu itu sebenarnya sudah lewat

 

“Ia, juga menambahkan bahwa panitia pengadaan tanah sifatnya sebagai fasilitator serta memfasilitasi kepentingan instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat.” Terangnya

 

Dengan melakukan hasil verifikasi dari satgas A dan B, akan menjadi bahan instansi yang memerlukan tanah untuk segera menunjuk jasa penilai pertanahan, setelah ini di tunjuk melalui pengadaan barang dan jasa, di laporkan ke kami selaku Ketua dan kami tetapkan dengan SK penetapan penilai pertanahan atau istilah kantor penilai jasa pertanahan.

 

“Dan ini harus ke lapangan untuk investigasi bidang demi bidang dan juga nanti mencari data-data variabel pendukung sebagai dasar untuk melakukan pengolahan data dan penilaian,” Jelasnya.

 

Selain itu, kompetensi dalam rangka menentukan bagaimana cara penilaian, bagaimana pengambilan data, variabelnya apa saja yang di perhitungkan dalam rangka menghasilkan nilai ganti kerugian kompetensinya ada di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

 

“Ia juga, menegaskan bahwa dirinya hanya selaku panitia pengadaan tanah dan tidak ada kewenangan untuk menjelaskan terkait bagaimana tata cara penilaian harga tersebut.” Terangnya

 

Jika ada masyarakat yang masih keberatan dan perlu penjelasan, Kami sudah siapkan Posko pengaduan di Kantor Perkimtan untuk berdiskusi dan mengedukasi masyarakat agar bisa meminta penjelasan langsung kepada Pimpinan KJPP, terkait nilai ganti kerugian dengan rincian yang diperlukan pada saat selesai musyawarah ke-2 pada hari Kamis 16 Januari 2025 kemarin,” pungkasnya.(rz)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *