MOU Kajati Bersama KPU Provinsi Sulsel dan KPU Kab/Kota Se-Sulawesi Selatan Tentang PKS

  • Bagikan

CAKRAWALAINFO.CO.ID, SULSEL – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H., M.H, menandatangani perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, bersama KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan dengan Kejaksaan Negeri Se Sulawesi Selatan.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, dimulai dari penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Kejati sulsel yang ditanda tangani langsung Kajati sulsel dengan ketua KPU provinsi Sulsel, dilanjutkan penandatanganan PKS masing masing kejari Kabupaten/kota dengan KPU kota, bertempat di, Hotel Fourpoints Makassar, Rabu (10/7/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Upi Hastati, Asdatun Kejati Sulsel, Aspidum Kejati Sulsel, Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Pinrang, Agung Bagus Kade Kusimantara didampingi Kasi Datun Andi Kalsum dan Kasi Intelijen Fauzan Eka Prasetia bersama Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Pinrang serta Ketua KPU Kabupaten/Kota, Kajari dan Kasi Datun Se Sulawesi Selatan.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dalam melaksanakan tugas Negara, pesta demokrasi di Sulawesi Selatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilukada Wali Kota/Bupati dan Wakil Bupati, tentunya akan menghadapi banyak kendala dan permasalahan hukum, mulai dari proses pengadaan surat suara, bilik suara dan pengadaan logistic pemilu lainnya.

Olehnya itu, kami sangat membutuhkan saran dan masukan dari Jaksa, Pengacara Negara (JPN) dan sentra Gakkumdu yang dapat membantu mensukseskan pesta demokrasi ini, ucap Ketua KPU Provinsi Sulsel dalam sambutannya.

Ditempat yang sama, Kajati Sulsel Agus salim dalam Sambutannya menyampaikan, Perjanjian Kerjasama ini merupakan wadah yang sangat berharga untuk kita semua saling berdiskusi dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses pemilukada mendatang, baik pada tahapan pengadaan barang dan jasa, pencocokan pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye sampai tahap penetapan pemenang Pemilu.

Kajati Sulsel menegaskan bahwa, untuk menghadapi pemilukada serentak tahun 2024, Kejati Sulsel “SIAP” dan akan bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU Provinsi Sulsel untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Pimpinan Kejaksaan, telah mengeluarkan sikap dan Perintah Harian Jaksa Agung RI Tahun 2024 agar setiap ASN Kejaksaan “Jaga Netralitas dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024”.

Untuk menindak lanjuti perintah Jaksa Agung tersebut, kami memerintahkan kepada seluruh Pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk “wajib menjaga netralitas” dan tidak menunjukkan keberpihakan di tahun politik, Netralitas ASN sebagai faktor penting dalam Pemilu dan pemilukada tahun 2024, ucap Kajati Sulsel.

Adapun peran kesiapan dukungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meliputi 4 bidang, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pada bidang intelijen, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan berupa pembentukan posko pemilukada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejari dan Cabjari), Pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini, Melaksanakan kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2024, Pengamanan / pendampingan logistik Pemilukada serentak tahun 2024, Memberikan konsultasi hukum terkait penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2024, Melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum, Koordinasi internal dan eksternal atas indikasi penyimpanan penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2024.(NH).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan