Ketua Fraksi Gerindra Minta Bupati Jeneponto Ganti Kepala OPD Tak Capai Target PAD

  • Bagikan
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jeneponto Abd Hafid meminta Bupati Jeneponto Iksan Iskandar segera mengganti Kepala OPD yang tidak mencapai target PAD

CAKRAWALAINFO.CO.ID, JENEPONTO – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jeneponto menyarankan agar Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mengganti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target PAD.

Hal ini diutarakan Ketua Fraksi Gerindra Abd Hafid dengan adanya pemberitaan di media online yang menginformasikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Armawi Pakih menyebut kas daerah kosong memasuki akhir tahun 2021, sehingga sejumlah dana tak bisa dicairkan dan dianggap hangus.

Untuk itu, Ketua Fraksi Gerindra Abd Hafid mengungkapkan, hal itu sangat disayangkan kalau kas anggaran pemerintah daerah kosong.

“Padahal sebelum kegiatan berlangsung dananya sudah disepakati antara tim Banggar DPRD dengan TAPD siap sebelum kontrak ditanda tangani dan pelaksanaan penganggarannya harus tepat waktu,” kata anggota DPRD Jeneponto Dapil Kecamatan Kelara, Rumbia, Senin (3/1/2022).

Ia menyampaikan, tentu saja inplikasinya berakibat kegiatan banyak yang tertunda. Bahkan, kegiatan yang sudah selesai tertunda pembayarannya.

“Hal ini tentu akan menjadi utang daerah dan jelas banyak mengecewakan berbagai pihak utamanya pihak kontraktor. Kalau alasan target PAD tidak tercapai, sehingga tidak ada transferan dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi.

“Hal ini seharusnya diantisipasi secepatnya oleh Bupati Jeneponto untuk mengganti Kepala OPD yang bersangkutan lantaran gagal dalam pencapaian target PAD,” kata Abd Hafid.

Abd Hafid mengungkapkan, sejak tahun 2020, dirinya selaku Ketua Fraksi Gerindra mengusulkan agar OPD yang tidak mencapai target PAD untuk diparkir saja dan dicarikan pengganti yang berkualitas, bisa berkreasi, serta inovatif.

“Sebab kalau dipertahankan pejabat seperti ini tidak akan ada kemajuan di daerah kita. Apalagi kegiatan yang sementara berjalan di tahun 2021 adalah kegiatan yang sumbernya dari dana DAU dimana didalamnya banyak kegiatan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dan ADD,” bebernya.

Abd Hafid menambahkan, padahal sesuai amanah undang-undang (UU) ini wajib dilaksanakan oleh semua anggota dewan sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2018.

“Oleh karenanya, sebaiknya pemerintah daerah mencarikan solusi terbaik agar hal ini tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan