Oleh: Dr. Mustaufiq. M.Si.,MH.
(Birokrat/Dosen Institut Turatea Indonesia)
CAKRAWALAINFO.CO.ID, Perhelatan pemlihan umum kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang tersisa 5 pekan. Berbagai cara dan strategi pasangan calon kontestan di setiap daerah mulai memperlihatkan progres dukungan dari masyarakat namun tidak sedikit pula mendapat gestur skeptis dari beberapa kalangan.
Hal tersebut wajar dan lumrah adanya dan itulah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan.
Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk Menyampaikan pendapat, Menyatakan kepentingan mereka, Berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan Menjadi bagian dari kehidupan politik.
Tujuan dari demokrasi adalah memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suara, pendapat, hingga aspirasi mereka dengan fungsinya Mewujudkan kedaulatan rakyat, Menjamin hak asasi manusia, Mendorong akuntabilitas pemerintah, Melindungi keanekaragaman dan pluralisme dengan tetap menjadikan bingkai kebersamaan dan ketertiban sebagai pilar terdepan menuju masyarakat yang beradab.
Pada tataran konsep Indonesia sebagai negara yang mengedepankan sikap musyawarah, mufakat, berkeadaban, dan gotongroyong guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta persatuan, maka esensi demokrasi harus memiliki nilai etik dan norma.
Sebagai sebuah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan landasan bernegara berbangsa dan bertanah air. Pilkada sebagai sebuah piranti demokrasi, sejatinya harus mampu menciptakan kepemimpinan di daerah yang bersumber dari potensi besar masyarakat mulai dari masyarakat desa, perkotaan, hingga elit di daerah dan menghindari dikotomi dan polarisasi yang dapat menimbulkan konflik baik vertikal maupun horisontal.
Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive (1830)mengatakan bahwa konflik antar kelas di masyarakat terjadi karena hilangnya atau bergesernya norma sosial.
Sehingga jalan tengah yang mesti lakukan ialah merangkul tidak memukul, menyejukkan dan tidak memanaskan. Jika pola ini dilakukan maka hadirnya peradaban demokrasi yang memanusiakan manusia akan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam melayani, dan berkualitas dalam mengayomi.
Pada konteks mewujudkan pemilukada yang damai di daerah, maka peran seluruh stakeholder harus jelas dan membumi. Potensi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, budayawan, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, pelajar/Mahasiswa, pelaku usaha, birokrasi, pendidik, dan jurnalis memiliki kekuatan yang besar dalam menggerakkan dan menciptakan iklim demokrasi yang stabil dan bermartabat. Sebagai budaya ketimuran, sikap A’bulo Sibatang Accera’ sitongka tongka harus mampu teradaptasi di tengah masyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa.
Nilai Sipakatau “Menghargai”, sipakalabbiri “Menghormati”, harus dapat menjadi daya dorong yang kuat dan mewujudkan ketentraman dan kedamaian. Beda pilihan adalah manusiawi, namun perbedaan bukan jalan memisahkan silaturahim. Wujudkan perbedaan dalam kedamaian, dan damailah dalam setiap perbedaan karena mengajak dalam kebaikan adalah bentuk kita mewujudkan kebajikan sebagaimana firman Allah Dalam AlQuran Surah Al-Zalzalah Ayat 7-8
“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”, kemudian Allah Perjelas pada Surah Al-A’raf Ayat 56
“Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Maka marilah menuju pemilukada yang damai kita tebarkan kebaikan guna menghindari perselisihan dan menjauhi perbedaan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan antar sesama.
Dari Selatan Sulawesi Selatan, dari Butta Turatea Jeneponto kami kirimkan pesan damai menuju pemilukada yang berintegritas guna menghasilkan pemimpin yang berkualitas menuju Indonesia emas. (*)
