CAKRAWALAINFO.id, SELAYAR – Setelah sempat tarik ulur terkait dengan jumlah dan besaran anggaran Pilkada tahun 2020, KPU Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan resmi melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Senin, (4/11/2019).
Penandatanganan NPHD dihadiri langsung Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), H Nur Halik.
Ia juga merangkap sebagai Sekretaris Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD).
Acara itu juga disaksikan oleh perwakilan Kesbang Pol kabupaten Kepulauan Selayar, di ruang rumah pintar pemilu (RPP), Kantor KPU Kepulauan Selayar.
Nampak juga Ketua KPU, bersama komisioner, dan staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Selayar.
Baca juga : KPU Selayar Sasar Pelajar SMA Sosialisasikan ‘Rumah Pintar Pemilu’ |
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nandar Jamaluddin, dalam sambutannya memaparkan acara penandatanganan tersebut.
“Acara penandatanganan NPHD, merupakan sebuah agenda acara yang sifatnya, sangat subtantif, dan sakral,” katanya.
“Dikatakan sakral, sebab rangkaian acara penandatanganan NPHD, merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 dan sekaligus menjadi pertanda awal, akan mulai dimasifkannya, agenda persiapan pilkada,” tuturnya.
Lanjut Nandar, PKPU No 15 tahun 2019 telah menggariskan/
Itu bahwa tahapan penyelenggaraan pilkada, tahun 2020, resmi dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Oktober.
Dengan dalam konteks itu pula, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, telah menyelenggarakan sejumlah bentuk tahapan sebelum terselenggaranya.
“Sekedar diketahui, bahwa penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang dihelat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan, rangkaian penandatangan NPHD, kedua terakhir, sambil menunggu KPU Kabupaten Pangkep yang sampai hari ini, masih berdinamika di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri, red),”
“Dinamika yang cukup ‘kaya’ sebelumnya, juga sempat mewarnai rangkaian penandatanganan NPHD di Kabupaten Kepulauan Selayar, setelah bergesernya nilai anggaran persiapan penyelenggaraan pilkada, dari angka 25 Milyar rupiah, menjadi sisa, 22 Milyar rupiah,”.
Baca juga : Warga di Selayar Keluhkan Jalan |
Kendati begitu, ketua KPU Selayar berharap, bahwa kekayaan dinamika tersebut, tidak akan mengurangi kualitas, dan kuantitas, proses penyelenggaraan Pilkada kedepan.
Ia menegaskan, rangkaian penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang kita selenggarakan malam ini, mengandung makna yang sangat monumental.
Dengan terjalinnya kesepakatan antara kpu dengan pemerintah kabupaten yang tentunya, tidak hanya berkutat pada sebatas, persoalan angka-angka.
“Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa di dalam konsep naskah perjanjian hibah daerah tertuang sejumlah catatan-catatan penting bersifat subtantif yang menjadi bahagian dari kesepakatan bersama, antara kpu, dan pemerintah kabupaten,” tuturnya.
“Pelaksanaan tahapan Pilkada merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses penganggaran. Bahkan dari perspektif, Komisi Pemilihan Umum, kehadiran anggaran yang maksimal dan memadai, akan sangat menentukan menjadi penentu mutu, serta kualitas pelaksanaan proses pilkada, terhitung, sejak dari hari H, hingga pasca pilkada,” jelasnya.
KPU Selayar menyepakati posisi nilai anggaran, sebesar 22 Milyar rupiah, yang disetujui dan dikucurkan oleh pemerintah kabupaten melalui naskah perjanjian hibah daerah.
Baca juga : Turis Internasional Kagum Panorama Alam di Selayar |
“Anggaran pelaksanaan pilkada yang berkutat pada dinilai 22 Milyar rupiah.
“Dan disepakati Komisi Pemiliah Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, setelah turunnya instruksi, KPU Provinsi Sulsel untuk melakukan breakdown anggaran (perincian anggaran),” lanjut Nandar.
Instruksi tersebut, telah ditunaikan oleh KPU Kepulauan Selayar yang pada hari itu juga langsung melaksanakan perincian anggaran secara detail.
Citizen Reporter : Muhammad Akbar
Editor : Agil Munawar
© | CAKRAWALAINFO.id 2019
